Rumah Lembaga pendidikan Akal sehat hidup Suku cadang mobil peralatan medis Manajemen hotel Lebih

3 Wamen Dilantik, Fraksi PKS Harap Bukan Transaksi Politik yang Tambah Beban Rakyat

2024-07-19 HaiPress

JAKARTA,iDoPress - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mardani Ali Sera berharap pelantikan tiga wakil menteri (Wamen) kabinet betul-betul dilakukan untuk kepentingan masyarakat di tiga bulan jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.

"Inti semuanya,pastikan pengangkatan Menteri atau Wakil Menteri semua dilakukan untuk kepentingan rakyat. Bukan transaksi politik yang justru menambah beban rakyat," kata Mardani kepada Kompas.com,Jumat (19/7/2024).

Bukan tanpa sebab,menurut Mardani,dari pelantikan tiga Wamen tersebut akan menimbulkan pertanyaan di publik.

Baca juga: Jokowi Dianggap Sharing Power dengan Prabowo Lewat 3 Wamen Baru

Meski dia pun tahu bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

"Tapi hak itu dibatasi dengan prinsip reformasi birokrasi dan kepantasan. Waktu tiga bulan terakhir sebelum lengser,tentu perlu dijelaskan alasannya," ungkap Mardani.

Ia kemudian menyoroti secara khusus posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang kini juga diduduki oleh Thomas Djiwandono,yang keponakan presiden terpilih,Prabowo Subianto.

Baca juga: Lantik 3 Wamen,Jokowi Dinilai Kawinkan Kepentingan Politik dengan Prabowo

Dengan bergabungnya Thomas,kabinet Jokowi-Maruf memiliki dua Wamenkeu,selain Suahasi Nazara sejak 2019.

"Khusus posisi Wamenkeu,dengan sudah ada satu Wamenkeu perlu dipertanyakan keperluan utamanya," kata Anggota Komisi II DPR ini.

Menurut dia,jika dilantiknya Wamenkeu baru untuk urusan menjaga agar APBN 2025 mengakomodasi program kerja Presiden terpilih,semestinya bisa dalam bentuk koordinasi saja.

Baca juga: KPK Akan Surati Wamen Baru untuk Setor LHKPN

Mardani juga menyoroti dua Wamen yang dilantik,yaitu Thomas dan Sudaryono yang punya kedekatan dengan Prabowo.

Adapun Sudaryono kini menjadi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

"Boleh jadi ini untuk menyiapkan masa transisi yang mulus. Tapi sekali lagi kebijakan dan APBN hingga Pak Jokowi berakhir,sudah ditetapkan pada 2023," ucap Mardani.

"Jadi wajar jika publik bertanya apa kepentingannya," pungkas Ketua DPP PKS ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Penafian: Artikel ini direproduksi dari media lain. Tujuan pencetakan ulang adalah untuk menyampaikan lebih banyak informasi. Ini tidak berarti bahwa situs web ini setuju dengan pandangannya dan bertanggung jawab atas keasliannya, dan tidak memikul tanggung jawab hukum apa pun. Semua sumber daya di situs ini dikumpulkan di Internet. Tujuan berbagi hanya untuk pembelajaran dan referensi semua orang. Jika ada pelanggaran hak cipta atau kekayaan intelektual, silakan tinggalkan pesan kepada kami.
©hak cipta2009-2020 Jaringan Informasi Teknologi Asia    Hubungi kami SiteMap