JAKARTA, iDoPress - Badan Gizi Nasional (BGN) memfasilitasi akses validasi data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara terbuka, sehingga masyarakat hingga pemangku kepentingan di daerah dapat melakukan pengecekan dengan mudah.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya mengatakan, publik dapat langsung mengakses laman resmi untuk memastikan data penerima manfaat telah tercatat.

“Bisa mengakses URL validasidatapm.bgn.go.id. Silakan dicek, sekolahnya sudah terdata atau belum,” kata Sony, di Gedung BGN, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Keterbukaan akses ini memungkinkan berbagai pihak memantau perkembangan data secara langsung.

“Semua bisa mengakses, dari berbagai level,” ujar dia.

Ia mengatakan, akses tersebut juga dimanfaatkan lintas kementerian hingga pemerintah daerah guna mempercepat proses validasi agar lebih akurat dan terintegrasi.

“Kami di BGN, Kementerian Agama, Kemendikdasmen, Kemenduk Bangga, hingga Kementerian Kesehatan bisa mengakses data tersebut,” kata Sony.

Akses data tidak hanya tersedia di tingkat pusat, tetapi juga menjangkau pemerintah daerah hingga kabupaten/kota.

Dengan demikian, jumlah penerima manfaat dapat diketahui secara lebih akurat di setiap wilayah.

Pada tahap awal percepatan validasi, BGN menyediakan laman khusus yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan di lapangan untuk melakukan pengecekan data secara langsung.

“Untuk sementara validasi data, kami membangun percepatan. Para kepala desa, camat, bupati, kepala dinas, kepala sekolah, hingga kepala posyandu,” ujar dia.

Ke depan, BGN akan mengembangkan sistem integrasi data yang lebih komprehensif melalui application programming interface (API) guna menyinkronkan data dari berbagai kementerian sebagai wali data.

Sony merinci, data peserta didik mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SLB hingga PKBM berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sementara data madrasah dan pondok pesantren dikelola Kementerian Agama.

Adapun data balita, ibu hamil, dan ibu menyusui bersumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Kementerian Kesehatan.

Ia menambahkan, dari total 405 kabupaten/kota prioritas, sebanyak 81 daerah masuk kategori rawan pangan, 279 daerah tergolong wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, dan 304 daerah memiliki prevalensi stunting tinggi.

Data tersebut menjadi acuan dalam penajaman sasaran program MBG agar lebih tepat sasaran.

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang