Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini

Kirim artikel

Editor Ferril Dennys

MASIH hangat di media sosial kutipan pernyataan Menteri Desa terkait, “Selama ini penduduk desa jarang makan telur dan ayam.”

Pernyataan tersebut tidak hanya mempertaruhkan akurasi informasi, melainkan juga cara negara merepresentasikan warganya melalui pernyataan seorang menteri.

Dalam ruang publik, kata-kata pejabat tidak berhenti sebagai tuturan personal, tetapi menjadi suara institusi yang membentuk persepsi masyarakat.

Dengan kata lain, pejabat adalah corongnya pemerintah!

Austin dalam How to Do Things with Words (1962) menjelaskan bahwa ujaran bukan sekadar menyampaikan informasi (to say something), melainkan juga melakukan tindakan (to do something).

Dalam konteks pemerintahan, pernyataan seorang pejabat bukan hanya menggambarkan realitas, tetapi sekaligus membangun legitimasi kebijakan dan membentuk cara publik memahami suatu persoalan. Oleh karena itu, bahasa pejabat tidak pernah benar-benar netral!

Dari perspektif pragmatik, persoalan yang menarik justru terletak pada asumsi yang tersembunyi di balik tuturan tersebut.

Yule dalam Pragmatics (1996) mendefinisikan presuposisi sebagai sesuatu yang diasumsikan penutur telah benar atau telah diketahui oleh pendengar.

Sementara Levinson dalam Pragmatics (1983) menyebutnya sebagai background assumptions, yakni asumsi latar yang menyertai suatu ujaran.

Pernyataan bahwa “selama ini penduduk desa jarang makan telur dan ayam” membawa sedikitnya tiga presuposisi.

Pertama, kondisi tersebut telah berlangsung dalam waktu yang lama.

Kedua, kondisi itu dianggap berlaku bagi “penduduk desa” sebagai satu kelompok sosial.

Ketiga, rendahnya konsumsi telur dan ayam diposisikan sebagai fakta yang cukup mapan sehingga tidak memerlukan penjelasan tambahan.

Di sinilah bahasa menunjukkan daya kerjanya yang halus.

Publik cenderung memperdebatkan solusi yang ditawarkan pemerintah, bukan lagi mempertanyakan apakah asumsi awal yang melandasi solusi tersebut benar-benar berlaku secara luas. Dengan kata lain, bahasa mampu mengarahkan fokus diskusi sebelum diskusi itu sendiri dimulai.