JAKARTA, iDoPress - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi mengatakan beban tugas kepala daerah semakin besar, terutama jika ada konflik agraria.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi II DPR RI, Bursah mengungkap, korporasi penghasil batu bara dan sawit kerap kali mengambil tanah rakyat sewenang-wenang.

"Yang bukan menjadi urusannya pun pada akhirnya menjadi urusan bupati. Termasuk kerusakan lingkungan yang jadi masalah besar saat ini, terutama kabupaten penghasil batu bara dan konflik agraria karena pengambilan tanah rakyat sewenang-wenang oleh korporasi sawit maupun korporasi batu bara," kata dia, di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Namun, Bursah menyebut hingga saat ini belum terdapat regulasi pengganti yang memberikan kepastian hukum pasca-berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Karena itu, APKASI meminta pemerintah melakukan revisi terhadap PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; serta revisi terhadap PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

"Perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar, tapi ini Peraturan Pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian," kata dia.

Dia melanjutkan, permasalahan lain adalah terkait dengan sistematika Dana Bagi Hasil (DBH). Rekonsiliasi dana bagi hasil dinilai belum sepenuhnya akurat.

"Bahkan kami tidak tahu sama sekali, tidak pernah diajak berunding, tidak pernah diajak berdiskusi bagaimana rumusan DBH ini," tuturnya.

Mestinya, kata Bursah, DBH harus menghasilkan fiskal yang adil untuk di daerah; adil bagi pusat, adil juga bagi daerah.

Ia menyebut, penyaluran DBH belum memberikan kepastian waktu dan jumlah, juga sering kali tertunda meskipun sudah menjadi hak daerah.

"DBH kurang bayar pun masih dibayarkan secara bertahap sehingga mengganggu pengelolaan keuangan daerah," ungkapnya.

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang