JAKARTA, iDoPress - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin mengungkapkan bahwa DPD mengusung gagasan green democracy. Apa itu?

"Green democracy juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan," kata Sultan dalam Pidatonya di Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dia berujar, green democracy adalah konsepuntuk menjawab sejumlah tantangan seperti demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar dan ancaman perubahan iklim.

Green democracy adalah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi dan ekologi.

Paradigma tersebut dinilai penting untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang.

"Melalui paradigma green democracy, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi ia harus menjadi opportunity sekaligus asset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045," tuturnya.

Ketua MPR: Demokrasi tidak semakin kuat dengan mencela

Adapun Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan demokrasi tidak akan menjadi semakin kuat dengan mencela."Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela," katanya saat pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR RI.Dia mengatakan, demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai dengan tanggung jawab.Menurut dia, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan.Muzani mengatakan, Indonesia telah memilih demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda."Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik," katanya.iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang